|
Bio Statement
|
Situs BF, atau situs dewasa yang berisi konten pornografi, telah menjadi masalah besar dalam masyarakat saat ini.
Selain merusak moral dan etika, situs ini juga dapat
membahayakan kesehatan mental penggunanya, terutama remaja.
Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani situs
BF ini.
Pembuatan dan penyebaran situs BF dianggap sebagai tindakan melanggar hukum
dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi hukum bagi pembuat
dan penyebar situs BF:
Pelanggaran Undang-Undang Pornografi
Pembuatan dan penyebaran situs BF dianggap melanggar Undang-Undang Pornografi
nomor 44 tahun 2008. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat, memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau
menyalurkan pornografi, diancam pidana dengan maksimal 12
tahun penjara dan denda paling banyak Rp 6
miliar.
Pelanggaran Undang-Undang ITE
Pembuatan dan penyebaran situs BF juga melanggar Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) nomor 19 tahun 2016.
Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap
orang dilarang mengirimkan, menyampaikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pornografi. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana dengan maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Sanksi Administratif
Selain sanksi pidana, pembuat dan penyebar situs BF juga
dapat dikenakan sanksi administratif. Pemerintah dapat menutup
situs BF dan melarang akses ke situs tersebut.
Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU Pornografi yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk
melakukan pemblokiran terhadap situs yang berisi pornografi.
Tanggung Jawab Sipil
Pembuat dan penyebar situs BF juga dapat dituntut secara
sipil oleh pihak yang merasa dirugikan akibat situs tersebut.
Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan melawan hukum menimbulkan kerugian pada
orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut.
Dalam rangka memberantas situs BF, masyarakat juga dapat melaporkan situs-situs tersebut kepada pihak
yang berwenang. Dengan begitu, kita dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani situs
BF dan memberikan konsekuensi yang sesuai bagi pembuat dan penyebar situs BF.
my web-site - link bokep
|
